Layanan / Jasa Hukum UKBH

Slide

Layanan / Jasa Hukum Unit Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

1. Legal Drafting
2. Legal Opinion
3. Pendampingan Hukum Ligitasi meliputi :

1. Legal Drafting
2. Legal Opinion
3. Pendampingan Hukum Ligitasi meliputi :

1. Legal Drafting
2. Legal Opinion
3. Pendampingan Hukum Ligitasi meliputi :

1. Sarana pengabdian kepada masyarakat sebagai bentuk pelaksanaan tri darma perguruan tinggi:
2. Memberikan konsultasi hukum guna peningkatan kesadaran hukum kepada masyarakat:
3. Memberikan bantuan hukum kepada masnyarakkat didalam maupun diluar siding pengadilan
4. Memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat

1. Sarana pengabdian kepada masyarakat sebagai bentuk pelaksanaan tri darma perguruan tinggi:
2. Memberikan konsultasi hukum guna peningkatan kesadaran hukum kepada masyarakat:
3. Memberikan bantuan hukum kepada masnyarakkat didalam maupun diluar siding pengadilan
4. Memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat

A. Sengketa Keperdata

I. Ketenagakerjaan
II. Sengketa hukum industrial
III. Kepemilikan tanah
IV. Perbuatan melawan hukum
V. Wanprestasi
VI. Perceraian
VII. Waris
VIII. Harta bersama
IX. Hak asuh anak dan
X. Permohonan (Voluntair)

I. Ketenagakerjaan
II. Sengketa hukum industrial
III. Kepemilikan tanah
IV. Perbuatan melawan hukum
V. Wanprestasi
VI. Perceraian
VII. Waris
VIII. Harta bersama
IX. Hak asuh anak dan
X. Permohonan (Voluntair)

I. Ketenagakerjaan
II. Sengketa hukum industrial
III. Kepemilikan tanah
IV. Perbuatan melawan hukum
V. Wanprestasi
VI. Perceraian
VII. Waris
VIII. Harta bersama
IX. Hak asuh anak dan
X. Permohonan (Voluntair)

B. Sengketa Tata Usaha Negara

B. Sengketa Tata Usaha Negara

B. Sengketa Tata Usaha Negara

I. Gugatan surat keputusan pejabat tun
II. Gugatan komisi informasi publik
III. Gugatan terkait pengadaan tanah oleh pejabat tun
IV. Permohonan

I. Gugatan surat keputusan pejabat tun
II. Gugatan komisi informasi publik
III. Gugatan terkait pengadaan tanah oleh pejabat tun
IV. Permohonan

I. Gugatan surat keputusan pejabat tun
II. Gugatan komisi informasi publik
III. Gugatan terkait pengadaan tanah oleh pejabat tun
IV. Permohonan

C. Perkara Pidana

C. Perkara Pidana

C. Perkara Pidana

I. Tindak pidana umum
II. Tindak pidana khusus

I. Tindak pidana umum
II. Tindak pidana khusus

I. Tindak pidana umum
II. Tindak pidana khusus

D. Peradilan militer

D. Peradilan militer

D. Peradilan militer

E. Mahkamah Konstitusi

E. Mahkamah Konstitusi

E. Mahkamah Konstitusi

I. Sengketa pemilihan umum
II. Pengujian undang-undang
III. Sengketa kewenangan antar lembaga Negara

I. Sengketa pemilihan umum
II. Pengujian undang-undang
III. Sengketa kewenangan antar lembaga Negara

I. Sengketa pemilihan umum
II. Pengujian undang-undang
III. Sengketa kewenangan antar lembaga Negara

4. Pendampingan hukum non ligitasi meliputi :

4. Pendampingan hukum non ligitasi meliputi :

4. Pendampingan hukum non ligitasi meliputi :

A. Pendampingan proses hukum pidana (penyelidikan dan penyidikan)
B. Mediasi

A. Pendampingan proses hukum pidana (penyelidikan dan penyidikan)
B. Mediasi

A. Pendampingan proses hukum pidana (penyelidikan dan penyidikan)
B. Mediasi

Mulai chat dengan kami
1
Ada yang bisa dibantu?
Scan the code
Selamat Datang di Layanan Online Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Bengkulu